INILAH.COM, Jakarta – Keefektifan Bank Infrastruktur yang saat ini pembentukannya masih dalam kajian diragukan kefektivitasannya mengatasi masalah infrastruktur di Indonesia.“Saya meragukan efektivitas pembentukan bank infrastruktur,” tegas Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM Tony Prasetiantono kepada INILAH.COM melalui pesan singkatnya di Jakarta, Minggu (29/1). Persoalan terbesar infrastruktur di Indoneisa, jelasnya, bukan terletak pada pendanaannya. “Namun, lebih pada eksekusinya, seperti kepastian hukum , birokrasi euphoria demokrasi yang kebablasan, pembebasan lahan dan sebagainya,” tuturnya.

Menurut Tony, lebih baik pemerintah lebih agresif membangun infrastruktur dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dananya bisa berasal dari penambahan defisit atau dari pengurangan subsidi BBM. “Sedangkan, untuk bank, tugas tersebut dalam batas tertentu dapat diberikan kepada bank-bank BUMN, terutama Bank Mandiri, BRI dan BNI,” ucapnya.

Pemerintah perlu mendukungnya dengan jaminan atau garansi ini lebih realistis daripada membuat bank baru khusus infrastruktur.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan, sebaiknya bank infratruktur dalam prakteknya nanti tidak sama seperti bank konvensional. Sebab, nanti dapat berebut dana masyarakat. "Sumber pembiayaannya bisa dari penerbitan obligasi atau pemodal yang diserap dari BUMN dan masyarakat kalau mau juga bisa. Kalau perlu swasta dilibatkan," tandasnya.

Dalam kajian yang dilakukan oemerintah, ada pemikiran sementara prakteknya dititipkan di bank konvensional, seperti Bank Mandiri atau BNI. "Kalau sudah besar baru dijadikan bank infrastruktur," tuturnya. [mel]