REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR, Hajriyanto Thohari, melihat budaya amuk di Indonesia semakin memprihatinkan. Pasalnya, amuk massa terjadi ketika ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan luar biasa di tengah resesi dunia. Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5 persen, produk domestik bruto (PDB) mencapai Rp 8.100 triliun dan ekonomi Indonesia nomor 14 besar dunia itu menandakan berbagai capaian spektakuler pemerintah dalam bidang ekonomi. Tapi sayangnya, lanjut Hajriyanto, pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan pemerataan. Penguasaan ekonomi dan kekayaan alam Indonesia hanya dimiliki oleh 40 orang terkaya di Indonesia.

"Hanya sekelompok kecil orang yang menguasai pertumbuhan ekonomi. Sementara, jumlah pengangguran semakin bertambah," kata Hajriyanto.

Karena itu, pihaknya menyarankan kebijakan pengalihan yang drastis untuk mengejar kualitas pertumbuhan ekonomi sebenarnya yang dibarengi pengurangan kemiskinan dan pemerataan. Caranya adalah merevisi undang-undang mengenai perekonomian dan pengelolaan alam yang dinilainya terlalu liberal.

Dengan kondisi aturan sekarang yang pro investor asing, maka anak negeri tidak bisa mengelola kekayaan alamnya. Pasalnya, kebijakan pemerintah yang sangat terbuka itu membuat investor asing mencengkeram segala kekayaan alam bangsa ini.

Redaktur: Didi Purwadi
Reporter: Erik Purnama Putra