JAKARTA--MICOM: Pemerintah melalui beberapa instansi terkait akan membahas dan duduk bersama untuk mengembalikan jaringan Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai distributor pupuk bersubsidi. "Saya sudah usulkan dan kemungkinan kami akan duduk bersama antara beberapa kementerian dan instansi terkait untuk membahas hal itu," kata Deputi Bidang Produksi Kementerian Koperasi dan UKM, Braman Setyo, di Jakarta, Minggu (29/1).

Beberapa kementerian yang akan terlibat dalam pembahasan di antaranya Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Koperasi dan UKM dengan dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pihaknya mengharapkan akan terlahir kebijakan baru yang membuka kembali kemungkinan KUD menjadi penyalur pupuk bersubsidi.

"Saya harapkan situasi sekarang, tidak seperti dulu jadi perlu ada kebijakan dari pemerintah tentang modal bagi KUD," kata Deputi Bidang Produksi Kementerian Koperasi dan UKM Braman Setyo.

Saat ini untuk menjadi penyalur pupuk bersubsidi, maka sebuah usaha harus memiliki modal setidaknya Rp1 miliar, hal itulah yang dinilai Braman masih memberatkan bagi KUD.

Jika dulu, ada kebijakan khusus yang mewajibkan KUD untuk menjadi penyalur pupuk bersubsidi melalui Inpres ataupun Kepres maka bentuk kebijakan itulah yang akan dibahas dalam pertemuan lintas-kementerian itu.

Saat ini Kementerian Koperasi dan UKM sedang terus mengupayakan agar jaringan KUD seluruh Indonesia kembali menjadi distributor pupuk bersubsidi.

"Ini permintaan dari berbagai lembaga kepada kami dan kami sedang terus mengupayakan agar KUD kembali memegang peran utama dalam distribusi pupuk bersubsidi kepada petani," kata Braman Setyo.

Apalagi, beberapa waktu belakangan ini santer terdengar bahwa terjadi penyalahgunaan pupuk bersubsidi di mana pupuk bersubsidi ditengarai tidak sampai ke tangan petani yang membutuhkan. (Ant/X-12)